Manado – Inspektorat Kota Manado menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Indeks Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado, yang dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Hotel Gran Puri Manado. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Manado, Bpk. Andrei Angouw, beserta jajaran pemerintah daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Manado menyoroti pentingnya evaluasi program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari upaya pengelolaan risiko yang efektif. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh akan membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa berbagai kasus dan permasalahan yang pernah terjadi harus diidentifikasi dengan baik agar dapat dijadikan sebagai pembelajaran ke depan.
“Kasus-kasus yang ada harus kita identifikasi agar dapat menjadi pembelajaran dan memotivasi kita untuk melaksanakan program dan kegiatan yang lebih baik ke depannya,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota Manado menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Manado perlu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar tidak kembali mengulang hal yang sama. Dengan manajemen risiko yang baik, diharapkan setiap program pemerintah dapat berjalan lebih efektif serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal melalui pelaksanaan program yang baik serta mampu meminimalisir risiko-risiko yang ada,” tambahnya.
Kegiatan Bimtek ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Manado dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Manado, Bpk. dr. Steaven Dandel, MPH, Inspektur Kota Manado, Bpk. Judhy Eduard, S.T., M.Ars., CGCAE., CGRE., perwakilan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, para Kepala SKPD, serta undangan lainnya.
Melalui Bimtek Manajemen Risiko ini, Pemerintah Kota Manado berharap seluruh perangkat daerah dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan program dan kegiatan, sekaligus meminimalisir risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
