Month: May 2023

Kolaborasi antar institusi terkait, Pelatihan DTS-GTA 2023 Sukses digelar di Minsel

MINSEL, CS – Kegiatan Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy (GTA) Tahun 2023 dengan skema ‘Junior Office Operator’ di Kabupaten Minsel oleh Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilitian Komunikasi Informatika (BPSDMP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Perwakilan Sulawesi Utara Manado pola kemitraan dengan Dinas Kominfo Kabupaten Minsel, yang dibuka Wabup Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, MTh mewakili Bupati Franky Donny Wongkar, SH, pada Selasa (09/05) yang lalu, di Gedung Lantai IV Kantor Bupati Minahasa Selatan, telah berakhir dengan sukses pada Sabtu (13/05/2023).

Puluhan peserta yang ikut pelatihan dengan skema ‘Junior Office Operator’ ini, telah digodok dan dibentuk dilokasi SMP Negeri 2 Amurang selama 5 (lima) hari. Dan Sabtu (13/05/2023) kemarin, kegiatan ini dinyatakan ditutup. Demikian dikatakan Plt. Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, MSi, didamping Kabid Aptika Frans Kameubun, STP,MSi, Sekdis Kominfo Xaverius Tumbuan, SH, Kabid IKP Alvi Ulaan, ST, Kabid E-Gov dan SPBE Andrey Mailangkay, SKom, Kabid Persandian Sonny Poli, SE, Yoyo Sumual, SH.

Menurut Rumengan, intinya para peserta telah dibekali dengan pengetahuan dan teknik untuk mengoperasikan aplikasi perkantoran (office) tingkat dasar, seperti pengoperasikan aplikasi Internet dan media sosial, serta memastikan keamanan informasi pengguna.

Lain halnya dengan para peserta, mereka terlihat sangat gembira dan bersyukur bisa di bentuk dan dibekali lebih dalam, tentang dunia Teknologi Informatika terlebih khusus dalam penerapannya bagi pemerintah untuk pelayanan masyarakat di Minahasa Selatan. “Luar biasa… Ilmu yang di dapatkan dari Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy (GTA) Skema “ Junior Office Operator”. Terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI Badan Litbang SDM Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP KOMINFO) Manado bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penyelenggara kegiatan ini.
( Vandytrisno )

Pimpin Pengambilan Sumpah Janji 86 ASN Minsel, ini kata Bupati FDW terkait Domisili dan KTP

MINSEL , CS – Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 Oleh Bupati Minahasa Selatan Bapak. Franky Donny Wongkar, SH

Sidang Sumpah Janji Kepada ASN 86 tersebut dilaksanakan di Aula Waleta Kantor Bupati Minahasa Selatan Pada Jumat, 12 Mei 2023 dan Turut menyaksikan Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tokoh Agama dan para Saksi. Kemudian Sesudah kegiatan tersebut Bupati PLRT Asing juga melakukan foto bersama dengan masing-masing PNS yang mengambil sumpah/janji.

Dalam Sambutannya Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menyampaikan ucapan selamat kepada para ASN yang baru  ini berarti kita ketambahan tenaga untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengelolah pemerintahan di kabupaten minahasa selatan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita tentu semua itu bisa dilaksanakan asalkan kita semua mempunyai tekad, mempunyai semangat, mempunyai kesadaran diri untuk mau bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi kita, dan kalau semuanya itu dilakukan secara bersama-sama kita saling bergandengan tangan, kita solid bergerak maka seluruh urusan pemerintahan di kabupaten minahasa selatan  akan terlaksana dengan baik dan maksimal.

Selanjutnya Bupati Franky Donny Wongkar, SH menambahkan juga untuk ASN yang baru diambil Sumpah dan Janji yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda namun memiliki satu kesatuan adalah aparatur sipil negara yang ada di kabupaten minahasa selatan. Oleh karenanya kita adalah satu keluarga, namanya satu keluarga mari kita bergerak bersama kita bergandengan tangan untuk mewujudkan minahasa selatan yang maju, berkepribadian dan sejahtera, Tutup Bupati PLRT Asing menyelesaikan pemulihannya

Setelah Foto bersama Bupati FDW langsung menginstruksikan kepada semua ASN yang baru dilantik apabila masih berKTP diluar Minsel agar dapat mengurus KTP Minsel

(Vandytrisno /**)

Bupati FDW ikuti Rapat Pemantapan Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

MINSEL, CS – KESERIUSAN Pemerintah pusat untuk melaksanakan proses Pemilihan umum secara serentak di tahun 2024, nampaknya makin sulit dibendung. Hal ini terbukti dengan berbagai persiapan terus di geber terkait dengan rencana pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Jumat (12/05/2023)

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH, mengikuti secara Wibinar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengusung tema “Pemantapan Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024” berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Wongkar didampingi oleh Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda, Inspektur Daerah, Kepala Bapelitbangda, Kepala BKAD, Kadis Kominfo, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Perwakilan Kesbangpol, dari Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Minahasa Selatan, mengikuti dan menerima berbagai pandangan termasuk strategi untuk suksesnya kegiatan Pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang. Diantaranya pembicara dari Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Sesditjen Politik dan PUM) Kemendagri yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa, dan Iwan Kurniawan, ST., MM Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah yang menitik beratkan pada aspek Perencanaan Penganggaran Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Sedangkan, untuk Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 disampaikan oleh J. Kristiadi Anggota DKPP RI. Dan Yulianto Sudrajat, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik lebih terfokus pada Kesiapan Rencana Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Begitu juga Kebijakan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Sementara, persiapan Bawaslu Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2024 disajikan oleh Rahmat Bagja, S.H., LL.M. Dan yang terakhir, tampil sebagai pembicara Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah menitik beratkan pada aspek Kesiapan Anggaran Pemerintah Daerah.
( Vandytrisno/**)

Bupati FDW Hadiri Rapat Paripurna DPRD dengan 5 Agenda Penting

MINSEL, CS – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Minahasa Selatan, pada hari Kamis, 11 Mei 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan

Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan tersebut dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2022, Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2022 Kepada Bupati Minahasa Selatan, Penyampaian Laporan Hasil Reses II Masa Persidangan Ke-Dua Tahun Sidang 2022/2023, Pembicaraan Tingkat Kedua Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penutupan Masa Persidangan Kedua Dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2022/2023.

Dalam Sambutannya Bupati Minahasa Selatan Bpk. Franky Donny Wongkar, Sh Menyampaikan Bahwa Tahapan Dan Mekanisme Terkait Pembahasan LKPJ Tersebut, Telah Dilaksanakan Melalui Pembahasan Yang Cermat Oleh DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Khususnya Pansus LKPJ Dalam Rangka Perbaikan Dan Pengoptimalisasian Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Yang Akan Datang, Dan Ini Merupakan Hasil Kerja Keras Dan Kerja Sama Yang Telah Ditunjukkan Oleh Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat Khususnya Pansus LKPJ, dan Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Khususnya Kepada Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Yang Telah Melaksanakan Pembahasan Dan Pengkajian Secara Kritis, Cermat, Teliti, Objektif Dan Komprehensif Terhadap Lkpj Tahun Anggaran 2022 Tersebut. Tentunya Beberapa Catatan Strategis Yang Berisi Koreksi, Respons, Kritik, Pandangan Dan Masukan Yang Tertuang Dalam Rekomendasi Yang Diberikan, Merupakan Hal Yang Positif Dan Konstruktif Sebagai Bentuk Implementasi Prinsip Check And Balances Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, Yang Dimaksudkan Untuk Penyempurnaan Pelaksanaan Pemerintahan Kedepan.

Selanjutnya Bupati Minahasa Selatan Bpk. Franky Donny Wongkar, SH menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah Merupakan Pedoman Dan Pengendali Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Yang Mengikat Lembaga Yang Berwenang. Oleh Karena Itu, Program Pembentukan Peraturan Daerah Merupakan Unsur Fundamental Untuk Menjaga Agar Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Dan Dprd Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Tetap Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional. Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Akan Mengatur Secara Komperhensif Dan Menyeluruh Mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah, Sehingga Akan Menjadi Pedoman Dan Landasan Bagi Pemerintah Daerah Maupun DPRD Dalam Mempersiapkan, Merencanakan, Menyusun, Membahas, Menetapkan Dan Menyebarluaskan Sebuah Produk Hukum Daerah, olehnya Bupati FDW Menyampaikan Penghargaan, Apresiasi Dan Ucapan Terima Kasih Yang Tulus Kepada Segenap Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Terhormat, Teristimewa Para Pimpinan Dan Anggota Pansus Yang Telah Memberi Diri Dalam Membahas Dan Mengkaji Ranperda Ini Secara Cermat, Teliti, Kritis Dan Komprehensif. Dengan Disepakatinya Ranperda Ini, Pada Hakekatnya, Antara Jajaran Pemerintah Daerah Dan Dprd Kini Mempunyai Tanggung Jawab Yang Sama Untuk Merealisasikannya Dalam Berbagai Program Dan Kegiatan Pembangunan.

Untuk Itu Bupati Mengajak Seluruh Komponen Pemerintahan Yang Ada, Marilah Kita Bersatu-Padu, Bekerja Bersama Serta Mengawal Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat, Agar Dapat Berjalan Secara Optimal Demi Kesejahteraan Dan Kemakmuran Seluruh Masyarakat Minahasa Selatan.

Turut hadir FORKOPIMDA Kabupaten Minahasa Selatan, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda dan Camat
( Vandytrisno /**)

Pendaftar Pertama , Banteng ” Serbu ” KPU Minsel
ERS : Solid Bergerak Maju Bersama untuk Rakyat Minsel

MINSEL, CS – Sejak dibuka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif ( Bacaleg ) di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Minsel, Partai Politik ( Parpol )Berlambang Banteng Moncong Putih yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) langsung bergerak cepat mendaftarkan Bacalegnya secara Serentak di Sulut, Jumat (12/05/2023)

Tak terkecuali di Kabupaten Minsel , Bacaleg PDIP baik pendatang baru maupun Incamben melakukan Longmars untuk Memenuhi Tahapan Pendaftaran Bacaleg menujuh Kantor KPUD Minsel dikawal oleh Tarian Kabasaran Minahasa, hal ini menandakan Banteng Siap Bertarung pada Kompetisi Pemilihan Legilatif pada 14 Februari 2024 mendatang

Salah satu Bakal Calon yang juga merupakan Incamben di DPRD Minsel Fraksi PDIP Elsje Rosje Sumual mengaku , Pendaftaran Bacaleg PDIP dihari pertama ini merupakan Bentuk Kenyakinan Semua Pengurus DPC PDIP Minsel dan jajaran bahwa Bakal Calon Legislatif mulai dari Daerah Pemilihan 1 Sampai 5 Sudah sangat siap Bertarung dan siap Menang

” Hari ini tentu Menjadi hari yang tepat bagi DPC PDIP Minsel dan semua Bakal Calon menyatakan diri Bahwa Kami Siap dan Sangat Solid dalam kompetisi Legislatif 2024 , tentu Kesiapan ini bukanlah main-main , dan semua kader Siap mendukung dan tentu akan bekerja , Solid Bergerak , Maju Bersama untuk Rakyat Minsel dan Siap Menang” ucap Sumual yang juga merupakan Istri Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH

Dari Pendaftaran ini terdapat 10 Bakal Calon dari Incamben dan 20 Pendatang baru dan ini masih bisa Berubah atau berganti

Adapun Bakal Calon yang telah diberi peringatan oleh Pengurus DPC PDIP Minsel mulai Dapil 1 sampai Dapil 5

Dapil 1 :
– Elsje Rosje Sumual
– Frangky Lelengboto
– Seidy Lintong
– Jerry Pangkey
– Farlan Lengkong
– Memey Somba
– Charles Lepar

Dapil 2 :
– Jeferson Runtuwene
– Verke Pomantow
– Cristo Rembang
– Ritta Lolowang
– Efke Kumayas
– Hj.Ismail Muddin
– Viktor Rumangu

Dapil 3 :
– Stefanus Lumowa
– Jhonly Ombeng
– Vonny Mandey
– Donny Waleyan
– Hesty Kumendong

Dapil 4 :
– Rommy Pondaag
– Meyfi Karuh
– Alvin Lumapow
– Lidya Langoy
– Casper Kordak
– Fredy Tamara

Dapil 5 :
– Frangky Lengkey
– Toar Keintjem
– Emi Waney
– Ritta Pangkey
– Toar Toloh

(Vandytrisno)

Bupati FDW ingatkan Peran ASN Dalam Peningkatkan Pelayanan Publik di Minsel

MINSEL , CS – Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini juga menjadi perhatian Bupati Minahasa Selatan, Bpk. Franky Donny Wongkar.SH
Dalam setiap kesempatan, baik dalam rapat maupun kegiatan lainnya, Bupati selalu menyampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah, sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa tugas dan fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa, seluruh ASN dan THL Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk melayani masyarakat dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta taat prosedur. Memberikan pelayanan dengan mengedepankan etika atau berperilaku pantas, tanpa membeda-bedakan, cepat, tepat dan terukur.

Dan untuk setiap aduan masyarakat terkait pelayanan publik, harus direspon cepat dengan efektif dan efisien dan tepat sasaran. Kemudian juga perangkat Daerah harus menginformasikan pelayanan publik secara transparan, antara lain persyaratan pelayanan, biaya pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan.

Terkait hal ini, meningkatkan profesionalitas, pengetahuan, wawasan dan kompetensi dengan dilandasi dedikasi tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menjadi hal mutlak dan wajib dilaksanakan oleh pelayan masyarakat. Kesemuanya demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa dan responsif.
( Vandytrisno /**)

Komitmen cegah Korupsi diapresiasi KPK, capaian MCP dan SPI Pemkab Minsel meningkat

MINSEL, CS – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh peringkat 2 se-Sulawesi Utara untuk pencapaian MCP Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Final) dengan total nilai 94,0 serta capaian Indeks Integritas berdasarkan SPI Tahun 2022 sebesar 76,7 peringkat 2 sesudah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk kategori kabupaten/kota, Minahasa Selatan berada pada urutan pertama.

Hal ini disampaikan oleh KPK pada kegiatan Evaluasi Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 sebagai Upaya Terlaksananya Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Gorontalo, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Mei 2023, secara virtual.

Selain penyampaian hasil final MCP dan SPI tahun 2022, dalam rapat ini juga dibahas Rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil MCP dan SPI, Program Pencegahan Korupsi Daerah serta persiapan MCP tahun 2023.
Bupati Minahasa Selatan menyampaikan bahwa kita patut bersyukur atas prestasi ini karena terdapat kenaikan, jika tahun sebelumnya khusus utk MCP berada di peringkat 3, utk hasil final tahun 2022 naik menjadi peringkat 2. Ini menunjukkan peningkatan kinerja seluruh komponen pemerintah daerah yang bekerja sama utk ikut serta dalam program pencegahan korupsi dari KPK.

Seperti diketahui bahwa MCP merupakan salah satu upaya KPK untuk pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui perbaikan sistem.
MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator, sebagai sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Sedangkan SPI adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko dan praktik korupsi di seluruh lembaga publik meliputi Kementerian, Lembaga dan Daerah di Indonesia untuk menjadi cerminan kondisi integritas di Indonesia

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ibu Glady N. L. Kawatu, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bpk. Drs. Benny V. J. Lumingkewas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bpk. Frangky Tangkere, Sp. M.Si, Inspektur Daerah Bpk. Hendra Pendeynuwu, SE serta beberapa Kepala Perangkat Daerah lainnya yang terkait rencana aksi program pemberantasan korupsi, Admin MCP dan Admin SPI.

( Vandytrisno/**)

Wabup PYR buka secara resmi GTA Kabupaten Minsel Tahun 2023

MINSEL, CS – Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang membuka secara resmi kegiatan Government transformation acedemy (GTA) Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado bersama Dinas Kominfo Minahasa Selatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Bupati Minahasa Selatan, Selasa 09 Mei 2023

Pelaksanaan government transformation acedemy (GTA) tahun 2023 menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung akselerasi transformasi digital di era industri 4.0 melalui keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme di tingkat pemerintah pusat bahkan daerah. “Junior office operator” menjadi tema dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan saat ini, dimana secara garis besar untuk mempelajari dasar-dasar pengoperasian komputer dan pemanfaatan internet. Target pelatihan saat ini adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengoperasikan komputer dan internet untuk menunjang pekerjaan administrasi perkantoran umum.

Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang dalam sambutannnya menyampaikan bahwa Secara umum pemerintah kabupaten minahasa selatan memiliki 3.413 pegawai negeri sipil (berdasarkan data sapk bkpsdm kabupaten minahasa selatan tahun 2023). Seluruh pegawai negeri sipil tersebut menjadi garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan di berbagai sektor, sehingga kualitas sumber daya manusianya dituntut untuk menjadi lebih baik lagi. peningkatan kompetensi dan kualitas sdm pegawai negeri sipil menjadi fokus pemerintah daerah, dimana tertuang dalam salah satu misi pemerintah kabupaten minahasa selatan, yaitu : Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.

Selanjutnya Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang menambahkan harapan kepada para ASN dapat mengikutinya dengan baik sehingga berbagai ilmu dan materi yang diberikan dapat diimplementasikan dalam pekerjaan, tugas pokok kita sehari-hari dan menjadi momentum dalam berinovasi dan menciptakan terobosan baru agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten minahasa selatan kedepan.

Sementara itu, Asriani Purnama ST mewakili Pimpinan BPSDMP Kominfo Perwakian Sulut-Manado didampingi Plt Kadis Kominfo Minsel Tusrianto Rumengan, SSTP,MSi mengatakan bahwa pelatihan Junior Office Operator ini pelaksanaannya dipusatkan di SMP Negeri 2 Amurang selama 5 (lima) hari kedepan terhitung mulai Selasa-Sabtu (09 s/d 13 Mei 2023). Inti dari kegiatan ini lanjut Asriani dan Anto, akan membekali peserta dengan pengetahuan dan teknik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi perkantoran (office) tingkat dasar, mengoperasikan aplikasi Internet dan media sosial, serta memastikan keamanan informasi pengguna.

Pelatihan ini mencakup 30% pengetahuan atau wawasan dan 70% praktek yang bertujuan untuk membentuk keterampilan penggunaan aplikasi perkantoran tingkat dasar bagi peserta berjumlah 50-an ASN ini, ungkap keduanya didampingi oleh Sekdis Kominfo Xaverius Tumbuan, SH, Kabid IKP Alvi Ulaan, ST, Kabid E-Gov dan SPBE Andrey Mailangkay, SKom, Kabid Aplikasi Frans Keumebun, STP,MSi, Kabid Persandian Sonny Poli, SE. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekdakab Minsel Glady N. Kawatu, SH,MSi, Para Asisten yang ada di Setdakab Minsel, Kepala Dinas dan Badan serta para staf BPSDMP Kominfo Perwakian Sulut-Manado dan para peserta kegiatan GTA.
( Vandytrisno/**)